Belakangan ini, istilah desil semakin sering muncul di media sosial. Banyak orang mulai mengecek status desilnya setelah muncul berbagai cerita tentang perubahan data kesejahteraan yang dirasa tidak masuk akal. Ada yang sebelumnya berada di desil 4, tetapi kemudian berubah drastis menjadi desil yang lebih tinggi. Perubahan tersebut membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya karena kondisi ekonomi yang mereka rasakan tidak ikut berubah.

Isu desil mungkin terdengar seperti urusan data pemerintah yang cukup jauh dari kehidupan mahasiswa. Nyatanya, data ini sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan pendidikan, termasuk penentuan penerima KIP-K. Ketidakakuratan data desil pada akhirnya berdampak langsung bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan.

Desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berada pada kelompok paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Angka ini tidak dapat langsung diartikan sebagai label miskin atau kaya. Seseorang yang berada di desil 7, tidak otomatis berarti memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Posisi desil menunjukkan letak seseorang dalam distribusi kesejahteraan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Penentuan desil juga tidak hanya melihat penghasilan. Berbagai indikator sosial ekonomi dapat ikut diperhitungkan, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, kesehatan, sanitasi, akses air minum, kepemilikan aset, hingga usaha yang dimiliki. Banyaknya indikator tersebut membuat posisi desil seseorang dapat naik maupun turun ketika data yang digunakan dalam pemeringkatan desil mengalami perubahan.

Perubahan status desil inilah yang belakangan menjadi perhatian. Dikutip dari suarajogja.id dan detikjabar, sejumlah warga di Yogyakarta dan Bandung mendapati status desil mereka berubah cukup jauh. Di Yogyakarta, terdapat warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 4 kemudian berubah menjadi desil 9. Warga di Bandung juga mempertanyakan status mereka setelah mendapati desil yang lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui proses pemadanan data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional  (DTSEN). Data dari beberapa sumber digabungkan dan dipadankan dengan data kependudukan. Sistem kemudian menggunakan berbagai indikator untuk menentukan posisi kesejahteraan seseorang.

Faktor yang dapat memengaruhi perubahan desil cukup beragam. Data pekerjaan dan penghasilan, perubahan anggota keluarga, anggota keluarga yang mulai bekerja, kepemilikan kendaraan atau properti, penggunaan listrik, hingga hasil verifikasi lapangan dapat ikut memengaruhi hasil pemeringkatan. Satu perubahan pada data belum tentu menjadi satu-satunya alasan seseorang mengalami kenaikan desil. Sistem dapat membaca gabungan berbagai indikator yang kemudian menghasilkan posisi berbeda dari sebelumnya. Kondisi ini menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa kehidupan ekonominya tidak banyak berubah, tetapi status desilnya justru mengalami perubahan cukup jauh.

Hal ini dipertegas dalam tayangan langsung Head to Head with Elvira mengenai diskusi DTSEN di kanal YouTube CNN Indonesia. Dalam diskusi tersebut, lonjakan peringkat desil pada sebagian masyarakat Indonesia disebut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti sistem pengukuran yang dinilai belum cukup dinamis dalam merespon perubahan sosial ekonomi yang cepat. Sebagai contoh, seseorang dapat terkena PHK dan kehilangan aset dalam waktu relatif singkat. Perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam data desil karena indikator yang digunakan masih berasal dari proses pendataan sebelumnya. 

Perbedaan antara kondisi yang dirasakan sehari-hari dengan hasil pemeringkatan kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pertanyaan tersebut bukan hanya tentang mengapa angka desil berubah, tetapi juga tentang seberapa sesuai angka tersebut dengan kondisi ekonomi seseorang. Desil tidak berhenti sebagai angka di dalam database. Data sosial ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.

Bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang berkaitan dengan data tersebut. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah menjadi sasaran utama berbagai program bantuan. Perubahan posisi desil dapat membuat seseorang masuk atau keluar dari kelompok sasaran tertentu. Bahkan terdapat risiko bahwa orang yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan malah kehilangan haknya. Sebaliknya, orang yang sudah tidak memenuhi kondisi tertentu juga bisa saja masih tercatat sebagai penerima. Dalam pembahasan DTSEN, kondisi tersebut dikenal sebagai exclusion error dan inclusion error.

Akurasi data menjadi penting karena hasil pemeringkatan dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah. Sistem yang menggunakan banyak indikator tetap perlu disertai mekanisme verifikasi dan pembaruan ketika data yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kebutuhan terhadap data yang akurat terasa semakin dekat bagi mahasiswa ketika desil dikaitkan dengan bantuan pendidikan. Desil digunakan sebagai salah satu informasi dalam menentukan sasaran beberapa program bantuan pendidikan. Salah satu program tersebut, termasuk KIP-K. Mahasiswa yang dapat menerima KIP-K lazimnya berada pada desil 1-4, atau bahkan hingga 5. Melalui wawancara, seorang mahasiswa menyampaikan keresahannya.

“Desil aku naik dari 4 ke 5, lalu 6, sampai 7 dalam waktu satu tahun, padahal kondisi ekonomi keluargaku segitu-gitu aja. Karena itu KIP-K sangat membantu kuliah dan kehidupan sehari-hari, jadi kalau sampai dicabut pastinya bakal parah,” ujar AF, seorang mahasiswi UGM.

NW, seorang mahasiswi UGM, turut menyoroti ketidaksesuaian antara peringkat desil dengan kenyataan warganya, “Menurutku pengklasifikasian desil belum adil karena banyak temenku penerima KIP-K tapi desilnya malah tinggi. Sementara, KIP-K itukan diberikan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.”

Menanggapi peringkat desil yang tidak sesuai, warga dianjurkan untuk segera melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, hingga sistem Cek Bansos. Namun, adanya mekanisme pelaporan tersebut juga menunjukkan bahwa penetapan peringkat desil masih berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pengukuran desil mampu mencerminkan kondisi masyarakat secara adil dan akurat. 

Sumber:

https://www.youtube.com/live/IWo65sOKflQ?si=DbqTexsYfxTjg7YE

https://www.google.com/amp/s/jogja.suara.com/amp/read/2026/08/19/183649/warga-jogja-protes-desil-naik-status-miskin-masuk-desil-9-pemda-diy-minta-bps-klarifikasi

https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jabar/berita/d-8621922/geger-warga-bandung-naik-drastis-ke-desil-10-ini-pemicunya/amp

PENA PENULIS

Penulis: Lintang Hanif Kamila Mufti dan Celica Fatina Juventa Herawan
Editor: Azahra Fidiyanti
Penanggung Jawab: Michela Valeda Septria

Instagram: himasiera
Rajut Makna, Taut Rasa