Dari Isu MBG Hingga Kabinet Gemuk, Mahasiswa Gelar Aksi Demo 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Bogor

Weekly Updates On KPM

Dari Isu MBG Hingga Kabinet Gemuk, Mahasiswa Gelar Aksi Demo 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Bogor

Admin
February 1, 2025
85 views
0 Comment

Kamis, 30 Januari 2025 terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa terkait kinerja 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di sekitar Jalan Jenderal Soedirman atau tepatnya di sekitar Istana Bogor.

Demo terdiri dari mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI). Berawal dari pukul 14.00 WIB, seluruh demonstran menuju Istana dan selesai hingga pukul 17.00 WIB.

Dalam agenda mengkritisi 100 hari kerja pemerintah, terdapat beberapa isu yang diangkat oleh mahasiswa. Bersumber dari hasil konsolidasi yang dilakukan sebelumnya di Student Center IPB University, inilah beberapa isu yang terkumpul dari masing-masing BEM wilayah IPB University yang diangkat dalam demonstrasi. 

  • Makan Bergizi Gratis

Siapa yang tidak mengenal Makan Bergizi Gratis atau MBG, salah satu proker unggulan Prabowo-Gibran ini cukup menjadi sorotan. Bagaimana tidak, banyak sekali kontroversi yang menyelimuti pelaksanaan program ini. 

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa dalam lima tahun kedepan, Indonesia akan mengimpor dua juta sapi dari Brazil untuk mendukung salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis. Berdasarkan perencanaan tersebut dapat berimplikasi negatif untuk petani lokal Indonesia.

Seorang anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Kebngita Bangsa Rina Saadah mewanti-wanti pemerintah mengenai rencana tersebut jangan sampai merugikan petani lokal. Secara jangka pendek, impor sapi tersebut dapat memberikan manfaat, namun dalam jangka panjang dapat berpotensi merugikan petani lokal dan sektor pertanian secara domestik. 

Selain impor sapi, MBG juga dapat berpotensi besar menciptakan food waste. Bila diakumulasikan, potensi timbunan yang dihasilkan dari MBD dapat mencapai 2.400 ton/hari atau 640 ton/tahun menurut Novrizal Tahar seorang Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Berangkat dari food waste, dampak yang akan ditimbulkan adalah kepada lingkungan atau bahkan memicu pemanasan global jika tidak dikelola dengan baik. 

Dilihat dari sudut pandang lain pelaksanaan, transparansi dana dan akuntabilitas program juga menjadi sorotan. Dimana MBG dicatatkan akan memakan dana Rp 71 triliun per tahun dengan target mencapai 19,4 juta anak. berdasarkan hal ini, potensi terjadinya korupsi sangat besar dan dibutuhkan pengawasan yang sangat ketat dari berbagai elemen. 

  • Eksploitasi Laut

Salah satu kasus yang baru saja menggegerkan jagat adalah pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Pagar laut tersebut membentang sepanjang 30,16 km yang meliputi 16 desa daerah setempat. Didalam pagar laut tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Adanya sertifikat tersebut disinyalir pagar laut yang telah dipasangkan itu ilegal. Dimana hasil sementara investigasi yang didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diduga terdapat penyalahgunaan wewenang dari terbitnya sertifikat di kawasan laut tersebut. 

Akibat dari adanya pagar laut tersebut, aktivitas nelayan menjadi terhambat dan mengeluarkan bahan bakar yang lebih banyak karena harus mengambil jalan yang memutar. 

  • Pertumbuhan Ekonomi Tidak Sesuai

Saat hari pelantikan di Bulan Oktober, Presiden Prabowo mengumumkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen. Tak sedikit yang berpendapat bahwa ambisi tersebut akan sulit tercapai dengan berbagai program dan kebijakan yang ada.

Salah satunya contohnya yaitu, Prabowo lantang dalam membicarakan penghematan pengeluaran untuk menjaga keseimbangan negara. Namun disisi lain ia juga terus menggaungkan program yang sangat populis, misalnya food estate yang faktanya gagal total.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu target yang cukup berat, mengingat hal tersebut harus diseimbangi dengan investasi dan konsistensi kebijakan ekonomi. Namun sekarang bagaimana kenyataannya?.

  • Kabinet Gemuk

Presiden Prabowo telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri sebanyak 48 menteri dan 56 wakil menteri kabinet baru, Kabinet Merah Putih, pada Senin, 20 Oktober 2024. Kabinet Merah Putih ini dinilai sebagai “kabinet gemuk” karena Presiden Prabowo memecah beberapa kementerian dalam kabinet barunya. 

Pemecahan kementrian ini yang mengakibatkan “kabinet gemuk” karena kini Presiden Prabowo memiliki 14 kementerian baru dalam kabinetnya, berbanding jauh dari Presiden Jokowi yang hanya memiliki 34 kementerian pada periode sebelumnya. 

Kabinet gemuk Presiden Prabowo dianggap tidak efisien karena dapat merumitkan alur birokrasi serta dampaknya yang bisa membuat anggaran negara membengkak. 

  • Menteri Blunder

Kecerobohan yang dianggap fatal dilakukan oleh beberapa menteri Presiden Prabowo dan menyorot perhatian publik karena belum sampai sepekan menjabat namun terlibat kontroversi. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa kekerasan pada tahun 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

Selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai, yang mengajukan anggaran sebesar 20 Triliun untuk membangun HAM di Indonesia. Selanjutnya Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, terungkap menggunakan surat kementerian untuk kepentingan pribadi.

Adanya berbagai blunder dari menteri-menteri ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya blunder yang lain. Oleh karena itu, evaluasi menteri menjadi sangat penting untuk meninjau dan mencegah hal tersebut terulang karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat.

Penulis: Zaffar Nur Hakim, Hasna Kamilah
Penanggung Jawab: Zaffar Nur Hakim

Referensi

News & Articles

Logo IPB University_Horizontal Putih
Copyright ©IPB University